Pra-peradilan Setya Novanto jilid II

                                                          Photo by: Dokumentasi Pribadi

Pada hari kamis,7 desember 2017 akan di gelarnya sidang Pra-peradilan atas penetapan tersangka Mega Proyek e-ktp Setya Novanto. Pada Pk 09.07 Para Pihak baik sebagai Pengguat dalam hal ini adalah Tim Kuasa Hukum Tersangka Setya Novanto dan  Tergugat dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK),terlihat ruang persidangan sangat ramai di padati oleh awak media massa,dan mendapat pengawalan keamanan dari pihak kepolisian,namun dalam sidang Pra-peradilan yang di gelar hari ini tidak terlihatnya tersangka Mega Proyek e-ktp dan hanya di wakilkan oleh tim kuasa hukumnya untuk menjalani proses Pra-peradilan.

Pada pukul 09:11 WIb Sidang Pra-peradilan setya Novanto di buka oleh hakim tunggal dalam hal ini yang di tunjuk sebagai hakim untuk praperadilan jilid II ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk hakim kusno untuk memimpin jalannya acara sidang pra-peradilan.

                                                          Photo by: Dokumentasi Pribadi

Pada sidang Pra-peradilan yang di laksanakan hari ini, Tim Kuasa hukum pemohon tersangka korupsi mega proyek Setya Novanto,memohon agar majelis hakim dapat memberikan putusan untuk mencabut status tersangka terhadap saudara Setya Novanto di karenakan ada beberapa hal yang di rasa dalam proses penetapan sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada kesan sangat di buat-buat dan di paksakan serta tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak professional karena tidak adanya dalil-dalil dasar hukum. Karena tidak di lakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku berdasarkan KUHAP dan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK maka jelas penetapan tersangka kepada pemohon tidak sah dan harus di batalkan, pemohon tidak mengikuti prosedur maka jelas penetapan tersangka terhadap pemohon cacat hukum dan sangat patut dan mendasar hukum apabila penetapan tersangka kepada pemohon di batalkan dan selanjutnya proses penyidikan kepada pemohon berdasarkan   surat perintah penyidikan No. SPRINDIK 113/01/10/2017 tanggal 31 oktober 2017 di hentikan,berdasarkan uraian di atas pemohon memohon agar yang terhormat ketua pengadilan negeri Jakarta selatan,hakim tunggal yang berkenan memeriksa dan mengadilan Pra-peradilan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya

2. menyatakan batal atau batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap setya novanto sebagai pemohon yang di keluarkan oleh termohon berdasarkan surat No. B619/23/11/2017 tanggal 23 november 2017 perihal pemberitahuan di mulainya penyidikan dengan segala akibat hukumnya

3. memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon setya novanto berdasarkan surat No. SPRINDIK 113/01/10/2017 tanggal 31 oktober  2017

4. menyatakan batal dan tidak sah terhadap segala penetapan yang telah di keluarkan oleh termohon terhadap setya novanto atau pemohon.

5. menghukum termohon untuk membayar biaya perkara Pra-peradilan atau apabila pengadilan negeri Jakarta selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Isi amar putusan dari kuasa hukum pemohon: ketut mulya arsana S.H.,M.Hum, Agus Trianto S.H.,M.H, Ida Jaka Mulyana S.H.,M.H dan Nana Suryan S.H

dan adanya pengangkatan penyidik yang tidak sah,yaitu Ambarita Damanik sebagai penyidik yang di rasa oleh Tim kuasa Hukum Pemohon bahwa yang bersangkutan terlibat dalam penetapan status tersangka untuk kedua kalinya kepada saudara setya novanto,di mana pada tanggal 11 juni 2014 KPK mengirimkan surat kepada POLRI dengan Nomor surat 2289 yang berisi pemberhentian secara hormat kepada saudara Ambarita Damanik dari instansi kepolisian sedangkan yang bersangkutan termasuk ke salah satu dari 28 penyidik yang di angkat KPK dari instansi kepolisian yang tercantum dalam surat keputusan KPK No. 572/01/54/10/2012, dimana dari surat keputusan ini di tanggapi oleh KAPOLRI dengan mengeluarkan salinan Surat Keputusan Kepolisian RI Nomor Kep 948/XI/2014 tentang pemberhentian secara hormat dari dinas POLRI atas nama Ambarita Damanik. Sehinga dalam hal ini maka pihak penggugat merasa bahwa penetapan status tersangka yang di lakukan oleh penyidik adalah cacat hukum.

                                                        Photo by: Dokumentasi Pribadi

Lalu setelah pihak pemohon membacakan surat permohonan di muka persidangan,Pihak dari Termohon dalam hal ini sebagai  KPK meminta waktu untuk menjawab surat permohonan dari pemohon kepada majelis hakim,dan hakim mengatakan bahwa waktu yang akan di berikan KPK sangat mepet,sangat sedikit,sehingga hakim meminta KPK untuk segera melaksanakan tanggapannya secepatnya. Majelis hakim mengatakan jika KPK selaku pihak termohon terlalu lama dalam memberikan tanggapan atas surat permohonan yang telah di bacakan di muka persidangan oleh pemohon,bukti surat dari termohon dan jika ada saksi yang di sediakan ya silahkan di hadirkan maka paling lambat hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sehingga akan lebih cepat dalam hal hakim  memberikan putusan.

Tim kuasa hukum Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk dapat  menunjukan bukti yang sudah di miliki oleh tim kuasa hukum akan tetapi hakim menolak tim kuasa hukum untuk menunjukan bukti pada sidang yang di laksanakan hari ini dengan alasan “lebih baik besok sekalian saja di tunjukan sekalian mendengarkan tanggapan dari pihak termohon dan sekalian jika pihak termohon mau menunjukan bukti serta menghadirkan saksi yang di miliki lebih baik besok saja sekalian hari jumat jam 9 pagi” kata hakim kusno.

Setelah di kasih tanggapan oleh hakim,Tim kuasa hukum pemohon mengusulkan kepada majelis hakim untuk menetapkan jadwal yang di sepakati di muka persidangan untuk proses pra-peradilan,sehingga dapat lebih jelas jadwal pelaksanaannya serta agenda-agenda persidangannya,berikut adalah jadwal yang telah di sepakati bersama dengan pemohon,termohon dan juga hakim tunggal kusno:

1. jumat,8 Desember 2017                                                                         : bukti surat dan jika pemohon ada saksi silahkan di bawa paling banyak 2 orang

2. senin,11 Desember 2017                                                                        : pemohon untuk memberikan saksi-saksinya

3. selasa,12 Desember 2017 dan rabu, 13 Desember 2017 setengah hari : bukti dari termohon

4. hari kamis jam 9 pagi                                                                            : kesimpulan dan jika memungkinkan majelis hakim langsung memberikan putusan jam 3 sore.

                                                           Photo by: Dokumentasi Pribadi

Pemohon dalam sidang pra-peradilan ini menanggapi jadwal yang di sepakati,bahwa kalau memang dari pemohon mengajukan saksi awal hari jumat mungkin ada sebagian saksi,di hari senin mungkin tidak terlalu banyak saksi yang di hadirkan jika berkenan setelah saksi dari kami bisa di lanjutkan sebagian saksi dari termohon(KPK)”

Hakim bertanya baik ke pemohon dan termohon berapa banyak saksi yang di miliki dari para pihak lalu di jawab oleh pemohon yang memiliki saksi sebanyak 3 orang dan dari termohon memiliki saksi sebanyak 5 orang.

Sidang di tutup dan di tunda pada hari jumat,8 desember jam 9 pagi.

                                                    Photo by: Dokumentasi Pribadi

Di luar pengadilan negeri Jakarta selatan seusai persidangan terlihat juga adanya aksi yang di lakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang meminta agar hakim tidak menerima Pra-peradilan yang di ajukan oleh tersangka setya novanto karena mereka berpendapat agar hakim dalam melaksanakan tugasnya mau menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat, dan massa aksi juga menyatakan bahwa mendukung penuh KPK dalam memberantas segala tindakan Korupsi yang di rasa sangat menyusahkan dan menyiksa masyarakat.

                                                         Photo by: Dokumentasi Pribadi

Penulis: Bill Charlos Apechardo Sinaga & Vazza Muyasir